Zoom Meeting Pendampingan Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM dan Persiapan Penilaian oleh Dirjen Badilag dan Kemenpan RB
Jumat, 23 Juli 2021 pukul 10.30 WITA bertempat di Media Center Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B, H. Mihdar, S.Ag., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Parepare, Dr. Sitti Z. Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag selaku Hakim, dan Ahmad Fadly, S.H.I. selaku Kasubbag Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Agama Parepare mengikuti agenda Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Persiapan Penilaian yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI dengan mengundang narasumber dari Kementerian PANRB.
Pemaparan mengenai Kebijakan baru yang dibuat oleh Direktorat Jendral Badilag Mahkamah Agung RI membuka acara yang diadakan secara daring ini. Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., menyampaikan beberapa kebijakan terbaru Ditjen Badilag yang meliputi kebijakan mengenai Peningkatan Pengawasan melalui CCTV Online (ACO), Standar Layanan Disabilitas, Eksaminasi Putusan Hakim secara Elektronik, Portal Ekonomi Syariah, Peningkatan Kualitas Pelayanan, Perlindungan Perempuan & Anak, serta kebijakan mengenai Himbauan Pemasangan Poster Penyampaian Keluhan dan Pengaduan Pungutan Liar dalam Pelayanan Pengadilan Agama.
Agenda dilanjutkan dengan pemaparan materi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dari Drs. Agus Hantara, A.K., M.E., selaku Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS) Kementerian PANRB. Dalam pemaparannya beliau menyampaikan beberapa langkah strategis unit kerja untuk mendapatkan maupun mempertahankan predikat WBK/WBBM. Dalam acara ini juga dipaparkan mengenai laporan hasil evaluasi ZI untuk tiap satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung, termasuk Pengadilan Agama Parepare. Dengan hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadikan acuan yang mempu membuat kualitas pelayanan, integritas dan kinerja Pengadilan Agama Parepare dapat meningkat dan memenuhi standar penilaian untuk meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
