Penandatanganan Kontrak Perjanjian Kerjasama Penyedia Jasa Layanan POSBAKUM Pengadilan Agama Parepare
Jum’at, 31 Desember 2021 bertempat di ruang rapat Pengadilan Agama Parepare telah dilaksanakan penandatangan perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Parepare Kelas IB dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Keadilan Cabang Parepare. Penandatanganan MoU Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Cabang Parepare dengan Pengadilan Agama Parepare ini untuk memenuhi PERMA No 1 Tahun 2014 yang berisi tentang adanya POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) pada Pengadilan.
Penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) dihadiri oleh H. Mihdar, S.Ag., M.H selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Parepare, Drs. Muhammad Amin, M.A selaku Sekretaris sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Parepare, H. Gantarang, S.H.I selaku Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi & Pelaporan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen, dan Ahmad Fadly, S.H.I selaku Kasubbag Kepegawaian dan Ortala sekaligus Pejabat Pengadaan Pengadilan Agama Parepare.
Penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) dan kontrak kerja dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran / Sekretaris Pengadilan Agama Parepare : Drs. Muhammad Amin, M.A dengan Direktur LBH Bhakti Keadilan Cabang Parepare, Muh. H.Y. Rendi, S.H. Dalam agenda penandatanganan perjanjian kerjasama ini dilakukan pula evaluasi terhadap LBH Bhakti Keadilan Cabang Parepare yang telah menjadi Lembaga Bantuan Hukum yang menaungi POSBAKUM Pengadilan Agama Parepare di tahun 2021 ini. "Untuk paralegal yang bertugas dimohon untuk terus meningkatkan kinerjanya, dan tolong diperhatikan mengenai jam layanan dan profesionalitas karena akan dilakukan evaluasi untuk layanan posbakum setiap 3 bulan sekali," papar Ahmad Fadly, S.H.I selaku Kasubbag Kepegawaian dan Ortala sekaligus Pejabat Pengadaan Pengadilan Agama Parepare.
Lebih lanjut, Drs. Muhammad Amin, M.A, mengharapkan kepada Lembaga yang terpilih agar dapat melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin dan mengingatkan kepada paralegal yang bertugas untuk selalu mengkonsultasikan jika ada kendala atau persoalan mengenai pembuatan gugatan/permohonan yang masih dianggap kabur. (dyta/Pa.Pare)
