LHKPN & LHKASN (SPT)

NO	NAMA	JABATAN	TAHUN
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	MUHAMMAD NATSIR, S.H.I	KETUA	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT
2	MUHAMMAD ARIF, S.H.I	WAKIL KETUA	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT
3	MUH. GAZALI YUSUF	HAKIM	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT
4	BAHJAH ZAL FITRI, S.H.I.,M.H.	HAKIM	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT
5	ABDUL RAHIM, S.AG., M.H.	PANITERA	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT
6	ANDI TAUFIK NASRI, S.KOM	SEKRETARIS	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT
7	RUKIYAH, S.H.I.	PANITERA MUDA HUKUM	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT
8	HARMINA ARIFIN, S.H.I.	PANITERA MUDA PERMOHONAN	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT
9	SYAHRUNI RUSTAN, S.H.	PANITERA MUDA GUGATAN	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT
10	H. GANTARANG, S.H.I.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT
11	SYARIPUDDIN, S.E., M.M.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	-	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT
12	KHAIRUNNISA, S.H., M.H.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	-	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT
13	JUMIATI, S.H.I.	PRANATA KEUANGAN APBN	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT
14	RAHMAYANI, A.MD	JURUSITA PENGGANTI	-	-	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT	LIHAT
15	ZAKIRUDDIN SYAMSUDDIN, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	-	-	-	-	-	LIHAT	LIHAT
16	ANDI NUR ANGGUN ZARY, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	-	-	-	-	-	LIHAT	LIHAT
17	FAUZIA AMALIA, S.T. (CPNS)	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	-	-	-	-	-	-	LIHAT
18	MUKAROMAH, S.H. (CPNS)	ANALIS PERKARA PERADILAN	-	-	-	-	-	-	LIHAT
29	SINTA DEWI DAHPIL, A.Md.A.B. (CPNS)	DOKUMENTALIS HUKUM	-	-	-	-	-	-	LIHAT
20	NURUL AZIZAH FITRIYANI, A.Md.A.B. (CPNS)	DOKUMENTALIS HUKUM	-	-	-	-	-	-	LIHAT
21	ANDI MUHAMMAD SALTUT, S.H.I. (PPPK)	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	-	-	-	LIHAT
22	ANDI MUCHSIN, S.M. (PPPK)	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	-	-	-	LIHAT
23	ANDI FAJAR ESA SURYA, S.Kom. (PPPK)	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	-	-	-	LIHAT
24	SUPARMAN, S.H. (PPPK)	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	-	-	-	LIHAT
25	NUR AMALIA, S.H. (PPPK)	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	-	-	-	LIHAT
26	NAHARUDDIN, S.H.I. (PPPK)	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	-	-	-	LIHAT
27	SUGIARTO (PPPK)	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	-	-	-	LIHAT

SEJARAH SINGKAT LHKPN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK.

KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA TERKAIT LHKPN

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;
2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension.
3. Mengumumkan harta kekayaannya.

RUANG LINGKUP PENYELENGGARA NEGARA

Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
8. Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Pimpinan Bank Indonesia;
10. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
11. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Jaksa;
13. Penyidik;
14. Panitera Pengadilan; dan
15. Pemimpin dan Bendaharawa Proyek (usul: sebaiknya dihapuskan)

---

JABATAN LAINNYA YANG JUGA DIWAJIBKAN UNTUK MENYAMPAIKAN LHKPN

Dalam rangka untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraTentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (link);, yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN

KELALAIAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN LHKPN

Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;

1. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
2. Pemeriksa Bea dan Cukai;
3. Pemeriksa Pajak;
4. Auditor;
5. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
6. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
7. Pejabat pembuat regulasi

Masih untuk mendukung pemberantasan korupsi, MenPAN kemudian menerbitkan kembali Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005 (link) dengan perihal yang sama. Berdasarkan SE ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.\ Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan tranparansi, maka Kandidat atau Calon Penyelenggara tertentu juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu antara lain Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah. Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.