logo

Written by Super User on . Hits: 122

LHKPN & LHAKSN

NO

NAMA

JABATAN

TAHUN

2019

2020

1

RUSLAN, S.Ag., S.H., M.H.

KETUA

LIHAT

LIHAT

2

H. MIHDAR, S.Ag., M.H.

WAKIL KETUA

LIHAT

LIHAT

3

Dra. SATRIANIH, M.H

HAKIM

LIHAT

LIHAT

4

Dra. Hj.RAODHAWIAH, S.H.

HAKIM

LIHAT

LIHAT

5

Dra. HARTINI AHADA, M.H.

HAKIM

LIHAT

LIHAT

6

Drs. ILYAS

HAKIM

LIHAT

LIHAT

7

Dra. Hj. HADIRA

HAKIM

LIHAT

LIHAT

8

Dr. SITTI ZULAIHA DIGDAYANTI HASMAR, S.Ag., M.Ag.

HAKIM

LIHAT

LIHAT

9

STARAMIN, S.Ag., M.H.

PANITERA

LIHAT

LIHAT

10

Hj. ZAINAB, S.H.

SEKRETARIS

LIHAT

LIHAT

11

Dra. Hj. HADERIAH

PANITERA MUDA PERMOHONAN

LIHAT

LIHAT

12

JISMAN, S.Ag.

PANITERA MUDA GUGATAN

LIHAT

LIHAT

13

Dra. NURHIDAYAH, S.H.

PANITERA MUDA HUKUM

LIHAT

LIHAT

14

H. GANTARANG, S.H.I.

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

LIHAT

LIHAT

15

AHMAD FADLY, S.H.I.

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

LIHAT

LIHAT

16

MUH. IMADUDDIN, S.E., M.P.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

LIHAT

LIHAT

17

Hj. SITTI SANIA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LIHAT

LIHAT

18

Hj. NURJAYA, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

LIHAT

LIHAT

19

A. NAPI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

LIHAT

LIHAT

20

RUKIYAH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

LIHAT

LIHAT

21

SYAHRUNI RUSTAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LIHAT

LIHAT

22

HARMINA ARIFIN, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

LIHAT

LIHAT

23

HANIPAH, S.H.

JURUSITA

LIHAT

LIHAT

24

ALAMSYAH, S.H.

JURUSITA

LIHAT

LIHAT

25

MUHAMMAD RIZKA YUNUS, S.H.

ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

LIHAT

LIHAT

26

JUMIATI, S.H.I.

BENDAHARA TINGKAT PERTAMA

LIHAT

LIHAT

 

SEJARAH SINGKAT LHKPN

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK.

KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA TERKAIT LHKPN

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

  1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;
  2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension.
  3. Mengumumkan harta kekayaannya.

RUANG LINGKUP PENYELENGGARA NEGARA

Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
  8. Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
  9. Pimpinan Bank Indonesia;
  10. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
  11. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  12. Jaksa;
  13. Penyidik;
  14. Panitera Pengadilan; dan
  15. Pemimpin dan Bendaharawa Proyek (usul: sebaiknya dihapuskan)

JABATAN LAINNYA YANG JUGA DIWAJIBKAN UNTUK MENYAMPAIKAN LHKPN

Dalam rangka untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraTentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (link);, yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN

KELALAIAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN LHKPN

Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;

  1. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
  2. Pemeriksa Bea dan Cukai;
  3. Pemeriksa Pajak;
  4. Auditor;
  5. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
  6. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
  7. Pejabat pembuat regulasi

Masih untuk mendukung pemberantasan korupsi, MenPAN kemudian menerbitkan kembali Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005 (link) dengan perihal yang sama. Berdasarkan SE ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.\ Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan tranparansi, maka Kandidat atau Calon Penyelenggara tertentu juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu antara lain Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah. Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

NO

NAMA

JABATAN

TAHUN

2018

2019

2020

1

RUSLAN, S.Ag., S.H., M.H.

KETUA

 

 

 

2

H. MIHDAR, S.Ag., M.H.

WAKIL KETUA

 

 

 

3

Dra. SATRIANIH, M.H

HAKIM

 

 

 

4

Dra. Hj.RAODHAWIAH, S.H.

HAKIM

 

 

 

5

Dra. HARTINI AHADA, M.H.

HAKIM

 

 

 

6

Drs. ILYAS

HAKIM

 

 

 

7

Dra. Hj. HADIRA

HAKIM

 

 

 

8

Dr. SITTI ZULAIHA DIGDAYANTI HASMAR, S.Ag., M.Ag.

HAKIM

 

 

 

9

STARAMIN, S.Ag., M.H.

PANITERA

 

 

 

10

Hj. ZAINAB, S.H.

SEKRETARIS

 

 

 

11

Dra. Hj. HADERIAH

PANITERA MUDA PERMOHONAN

 

 

 

12

JISMAN, S.Ag.

PANITERA MUDA GUGATAN

 

 

 

13

Dra. NURHIDAYAH, S.H.

PANITERA MUDA HUKUM

 

 

 

14

H. GANTARANG, S.H.I.

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

 

 

 

15

AHMAD FADLY, S.H.I.

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

 

 

 

16

MUH. IMADUDDIN, S.E., M.P.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

 

 

 

17

Hj. SITTI SANIA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

 

 

 

18

Hj. NURJAYA, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

 

 

 

19

A. NAPI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

 

 

 

20

RUKIYAH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

 

 

 

21

SYAHRUNI RUSTAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

 

 

 

22

HARMINA ARIFIN, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

 

 

 

23

HANIPAH, S.H.

JURUSITA

 

 

 

24

ALAMSYAH, S.H.

JURUSITA

 

 

 

25

MUHAMMAD RIZKA YUNUS, S.H.

ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

 

 

 

26

JUMIATI, S.H.I.

BENDAHARA TINGKAT PERTAMA

 

 

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B
JL Jend. Sudirman, No. 74

Kecamatan : Bacukiki Barat

Kelurahan : Bumi Harapan

Kota Parepare – Sulawesi Selatan

Telp : (0421) 21458
Fax : (0421) 27567

email 1 : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

email 2 : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 |  |  |  

 

Tautan Aplikasi

SIPP

Komdanas

SIKEP

SIMARI

LPSE

©TIM IT Pengadilan Agama Parepare